Minimalisir Pelanggaran Lalu Lintas, Sub Denpom IV/3-1 Gelar Operasi Gabungan Propam  dan Satlantas Polres Blora

Blora – Bersama pihak kepolisian Satlantas Polres Blora dan Sub Denpom IV/3-1 , Selasa (19/04/2021) melakukan operasi gabungan di Jalan Jenderal Sudirman Kecamatan Blora Kabupaten Blora.

Semua ini  dilakukan guna menekan terjadinya pelanggaran hukum berlalu lintas, khususnya anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) di wilayah Blora.

Baca juga: Arsul Sani: Perlu Direvisi, UU KUHAP Masih Berorientasi Proses Beracara yang Usang

Menurut Komandan Sub Denpom IV/3-1 Kapten CPM Sucipto, S.sos. kepada Team Pendim usai pelaksanaan kegiatan, direncanakan operasi tertib lalu lintas ini di perlukan untuk mengantisipasi pelanggran lalulintas menjelang lebaran ini.

Lebih lanjut perwira pertama dengan tiga balok di pundaknya itu, sesuai perintah dari Denpom IV Denpom, seluruh jajaran melaksanakan operasi gabungan dengan sasaran anggota TNI.

Baca juga: Pratama Persadha: Hari Kelahiran Pancasila 22, UU PDP dan UU KKS Belum Juga Terlahir

“Sasaran kita utamakan kepada kendaraan dinas militer, kendaraan sipil berstiker atau beratribut militer, dan warga sipil yang menggunakan atribut militer, ” ujar Komandan Sub Denpom yang akrab disapa Cipto itu.

Petugas operasi gabungan saat memeriksa kelengkapan kendaraan pengendara masyarakat sipil

Baca juga: Pencegahan Korupsi Berkelanjutan, KPK Kembali Gelar SPI Mulai 1 Juli 2022

Hari mengatakan, bahwa jika ada anggota TNI yang melanggar akan dikenai sanksi yang sudah diatur. Termasuk jika tidak melengkapi dengan kelengkapan yang sudah ditentukan.

“Anggota TNI juga wajib memiliki SIM umum, KTA, STNK dan surat keterangan ijin keluar ksatrian atau markas, ” paparnya.

Baca juga: Ketum AWDI Minta Polri Berikan Kepastian dan Keadilan Hukum Terhadap Molly Situwanda

Jika anggota TNI, masih sambung Hari, mengendarai kendaraan militer, maka anggota itu juga  wajib memiliki SIM khusus militer yang dikeluarkan oleh Denpom atau Sub Denpom.

“Jadi anggota TNI harus taat hukum dan disiplin dalam berlalu lintas, ” tegasnya.

Baca juga: Jaksa Agung : Salah Satu Fokus Pembangunan Hukum di Indonesia Adalah Implementasi Keadilan Restorative

Pelanggaran lalu lintas yang dilakukan tidak hanya dilakukan oleh anggota TNI, namun juga nampak banyak warga sipil yang menggunakan atribut militer tidak mengunakan helm dan juga tidak memiliki kelengkapan surat kendaraan bermotor.